Minggu, 15 November 2026
SUARAJATIM – Proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia mendapat peluang pembiayaan tambahan melalui perdagangan karbon dengan Norwegia. Jalur ini dibuka lewat penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) antara PT PLN (Persero) dengan Global Green Growth Institute (GGGI) pada COP31 di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026).
“Melalui perjanjian ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia,” ujar Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland.
Kesepakatan dalam kerangka Pasal 6.2 Persetujuan Paris itu memungkinkan Norwegia membeli hingga 12 juta ton hasil pengurangan emisi selama sepuluh tahun. Pemerintah Norwegia menyatakan pembayaran dilakukan atas pengurangan emisi yang telah terlaksana, diverifikasi, serta diserahkan.
Bagi pengembang pembangkit, pendapatan karbon membuka peluang tambahan pemasukan di luar penjualan listrik. Skema ini diarahkan untuk membantu proyek energi bersih yang masih menghadapi kendala kelayakan finansial agar bisa direalisasikan.
Pelaksanaannya menggunakan program Generation-Based Incentive (GBI), yakni pemberian insentif yang dikaitkan dengan hasil pengurangan emisi terverifikasi. Fokus awalnya adalah pengembangan PLTS terapung, termasuk yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS).
Baterai memungkinkan listrik hasil pembangkitan tenaga surya disimpan untuk digunakan pada waktu lain, termasuk malam hari. GGGI menjelaskan, insentif tambahan dapat diberikan ketika harga pembelian listrik belum mencukupi untuk membuat proyek yang memenuhi persyaratan menjadi layak secara finansial.
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, mengatakan pembiayaan karbon internasional menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pelaksanaan rencana pengembangan energi perusahaan.
“Pesan yang ingin dibawa PLN ke COP31 adalah bagaimana mengubah ambisi transisi energi Indonesia menjadi investasi dan aksi nyata,” ujar Suroso.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN merencanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt. Menurut Suroso, sekitar 76 persen dari rencana penambahan kapasitas itu berasal dari energi terbarukan, BESS, serta sumber energi bersih lainnya.
Ia juga menyebut PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar 2,94 miliar dolar AS sejak COP30. Selain itu, terdapat potensi pembiayaan proyek energi senilai 300 juta dolar AS yang hampir mencapai tahap penyelesaian kesepakatan pendanaan atau financial close.
Di sisi tata kelola, pemerintah menyiapkan sistem registri, otorisasi, pelaporan, serta akuntansi karbon. Pengaturan ini diperlukan agar hasil pengurangan emisi dapat dilacak dan tidak dihitung ganda.
“Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat.
Penandatanganan MOPA masih akan diikuti penyelesaian pengaturan teknis dan operasional oleh pemerintah Indonesia, PLN, GGGI, serta pihak Norwegia. Tahap ini akan menentukan persyaratan proyek dan pelaksanaan pembayaran berbasis hasil, sehingga peluang pendapatan karbon dapat diterjemahkan menjadi pembangunan pembangkit.
 |
| Ilustrasi PLTS Terapung Cirata, pendanaan karbon dari kerja sama MOPA Indonesia–Norwegia akan dimobilisasi untuk mendukung pengembangan proyek PLTS |
Kesepakatan dalam kerangka Pasal 6.2 Persetujuan Paris itu memungkinkan Norwegia membeli hingga 12 juta ton hasil pengurangan emisi selama sepuluh tahun. Pemerintah Norwegia menyatakan pembayaran dilakukan atas pengurangan emisi yang telah terlaksana, diverifikasi, serta diserahkan.
Bagi pengembang pembangkit, pendapatan karbon membuka peluang tambahan pemasukan di luar penjualan listrik. Skema ini diarahkan untuk membantu proyek energi bersih yang masih menghadapi kendala kelayakan finansial agar bisa direalisasikan.
Pelaksanaannya menggunakan program Generation-Based Incentive (GBI), yakni pemberian insentif yang dikaitkan dengan hasil pengurangan emisi terverifikasi. Fokus awalnya adalah pengembangan PLTS terapung, termasuk yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS).
Baterai memungkinkan listrik hasil pembangkitan tenaga surya disimpan untuk digunakan pada waktu lain, termasuk malam hari. GGGI menjelaskan, insentif tambahan dapat diberikan ketika harga pembelian listrik belum mencukupi untuk membuat proyek yang memenuhi persyaratan menjadi layak secara finansial.
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, mengatakan pembiayaan karbon internasional menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pelaksanaan rencana pengembangan energi perusahaan.
“Pesan yang ingin dibawa PLN ke COP31 adalah bagaimana mengubah ambisi transisi energi Indonesia menjadi investasi dan aksi nyata,” ujar Suroso.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN merencanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt. Menurut Suroso, sekitar 76 persen dari rencana penambahan kapasitas itu berasal dari energi terbarukan, BESS, serta sumber energi bersih lainnya.
Ia juga menyebut PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar 2,94 miliar dolar AS sejak COP30. Selain itu, terdapat potensi pembiayaan proyek energi senilai 300 juta dolar AS yang hampir mencapai tahap penyelesaian kesepakatan pendanaan atau financial close.
Di sisi tata kelola, pemerintah menyiapkan sistem registri, otorisasi, pelaporan, serta akuntansi karbon. Pengaturan ini diperlukan agar hasil pengurangan emisi dapat dilacak dan tidak dihitung ganda.
“Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat.
Penandatanganan MOPA masih akan diikuti penyelesaian pengaturan teknis dan operasional oleh pemerintah Indonesia, PLN, GGGI, serta pihak Norwegia. Tahap ini akan menentukan persyaratan proyek dan pelaksanaan pembayaran berbasis hasil, sehingga peluang pendapatan karbon dapat diterjemahkan menjadi pembangunan pembangkit.