Kolaborasi Indonesia - Norwegia, PLN Siap Lakukan Salah Satu Perdagangan Karbon Terbesar di Dunia

SUARAJATIM - Indonesia kembali menjadi perhatian pada forum iklim dunia setelah penandatanganan Mutual Expression of Intent Generation-Based Incentive Programme antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) di Paviliun Indonesia, Belém, Brasil.

Penandatanganan dokumen kerja sama antara PLN dan GGGI pada COP30 Belém sebagai bagian dari mekanisme pasar karbon Indonesia–Norwegia.

Kesepakatan ini merupakan bagian penting dari kerja sama Indonesia–Norwegia dalam mekanisme Article 6 Paris Agreement dengan potensi pengurangan emisi besar yang mencapai 12 juta ton CO₂e.

Penandatanganan yang berlangsung pada 13 November itu menghadirkan arah baru bagi diplomasi iklim Indonesia. Pemerintah menilai langkah ini membuka babak perdagangan karbon yang lebih luas, bukan hanya berbasis alam, tetapi masuk pada wilayah teknologi. Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, menyebut momen ini sebagai titik penentu bagi posisi Indonesia dalam pasar karbon global.

“Hari ini kita mencapai titik penting yang menentukan capaian berikutnya dalam kerja sama Indonesia–Norwegia, serta menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu menjadi pemimpin dalam implementasi perdagangan karbon melalui skema Article 6 Paris Agreement,” ujar Hanif.

Ia mengingatkan bahwa kerja sama kedua negara sebelumnya lebih banyak berangkat dari pendekatan Nature-Based Solutions. Melalui dokumen baru ini, Indonesia mulai memasuki perdagangan karbon berbasis teknologi—sebuah ranah yang dapat memperkuat bauran energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber fosil.

“Tonggak ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi pemimpin global, sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat energi terbarukan melalui perdagangan karbon multisektor,” tambahnya.

Dari pihak Norwegia, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Andreas Bjelland Eriksen menyampaikan optimisme terhadap kesiapan Indonesia. Ia menyebut program awal ini akan membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih luas pada bidang teknologi rendah karbon.

“Kami meyakini bahwa program pertama ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk inisiatif semacam ini dan memiliki kapasitas untuk memperluas skalanya,” ucap Eriksen.

Sementara itu, PLN memandang skema ini sebagai tonggak penting untuk mendorong pembiayaan karbon yang terstruktur. Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi menilai langkah ini mengikat peluang kerja sama global untuk mempercepat pengembangan energi bersih di Indonesia.

“Kesepakatan ini menjadi langkah konkret PLN dan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi bencana iklim yang semakin nyata,” kata Evy.

Ia menjelaskan bahwa kolaborasi dengan GGGI bukan hanya mempersiapkan transaksi karbon bilateral pertama di dunia, tetapi juga membangun dasar bagi pembiayaan proyek energi terbarukan skala besar di tanah air.

Melalui pendekatan baru ini, Indonesia memperkenalkan skema Generation-Based Incentive yang menjadi fondasi penyusunan Mitigation Outcome Purchase Agreement sebagai langkah berikutnya untuk transaksi Internationally Transferred Mitigation Options.

Keikutsertaan Indonesia dalam mekanisme ini menunjukkan posisi negara sebagai salah satu penggerak utama agenda iklim internasional. Dengan masuknya skema berbasis teknologi, ruang bagi inovasi energi bersih semakin terbuka, sekaligus membawa peluang ekonomi hijau dalam jangka panjang.