Dari COP31, PLN Bawa Pendanaan USD 2,94 Miliar untuk Proyek Energi Bersih Indonesia

SUARAJATIM – Pengembangan energi bersih di Indonesia mulai mendapat kepastian dari sisi pendanaan hingga kontrak pembangunan pembangkit. PT PLN (Persero) mengumumkan mobilisasi pembiayaan transisi energi senilai USD 2,94 miliar dalam rangkaian Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Dana tersebut menjadi salah satu modal untuk menjalankan proyek kelistrikan berbasis energi baru terbarukan (EBT) yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
COP31 Antalya
PT PLN (Persero) mencatat mobilisasi pembiayaan transisi energi senilai USD 2,94 miliar dalam rangkaian COP31 di Antalya, Turki, bersamaan dengan penandatanganan kontrak proyek pembangkit energi terbarukan.
“Transisi energi membutuhkan investasi besar dan kolaborasi jangka panjang. Dukungan pembiayaan dari berbagai mitra internasional ini menjadi modal penting bagi PLN untuk merealisasikan pengembangan pembangkit energi terbarukan dan infrastruktur pendukungnya,” ujar Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, dalam keterangan yang disampaikan Jumat (20/11/2026).

Angka USD 2,94 miliar menjadi perhatian karena pembangunan pembangkit energi bersih membutuhkan investasi besar, sementara proyek harus memiliki kepastian pendanaan sebelum memasuki tahap konstruksi. PLN menggandeng sejumlah lembaga keuangan internasional untuk membuka akses pembiayaan tersebut.

Lembaga yang terlibat antara lain World Bank, Asian Development Bank (ADB), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Agence Française de Développement (AFD), Japan International Cooperation Agency (JICA), serta Export Finance Australia (EFA). Sebagian pembiayaan disalurkan melalui platform Just Energy Transition Partnership (JETP).

Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut membuka peluang pendanaan bagi pembangunan pembangkit sekaligus infrastruktur pendukungnya. Meski demikian, mobilisasi pembiayaan tidak otomatis berarti seluruh dana telah dicairkan atau semua proyek sudah memasuki tahap pembangunan.

Di sinilah perkembangan lain yang diumumkan PLN dalam COP31 menjadi penting. Perusahaan mencatat penandatanganan enam kontrak jual beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) serta dua Letters of Intent (LoI) untuk pengembangan proyek energi terbarukan.

Dari Pendanaan Menuju Kontrak Pembangkit
Penandatanganan PPA menjadi tahapan penting dalam pengembangan pembangkit listrik. Melalui kontrak tersebut, terdapat kepastian komersial mengenai pembelian listrik yang nantinya dihasilkan proyek.

Bagi pengembang, kepastian itu menjadi salah satu dasar untuk melanjutkan proses investasi dan pembiayaan pembangunan.

“Penandatanganan PPA menunjukkan bahwa proyek-proyek yang direncanakan dalam RUPTL terus bergerak menuju tahap implementasi. Kami terus mendorong agar proses pengadaan energi terbarukan dapat menghasilkan kontrak komersial yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak, sehingga pembangunan proyek dapat berjalan secara berkelanjutan,” jelas Suroso.

Sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air masuk dalam pengembangan tersebut. Di antaranya PLTA Redelong berkapasitas 18 megawatt (MW), PLTA Pakkat-2 sebesar 45 MW, PLTA Besai-2 sebesar 20 MW, serta PLTA Salu Uro sebesar 95 MW.

Pengembangan juga mencakup pembangkit listrik tenaga surya di kawasan timur Indonesia, yakni PLTS Timor-1 dan Timor-2 yang masing-masing berkapasitas 5 MW, PLTS Betun sebesar 0,6 MW, serta PLTS Sumbawa-Bima berkapasitas 10 MW.

Beberapa proyek tenaga surya tersebut dirancang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS), teknologi penyimpanan energi menggunakan baterai.

Kehadiran BESS penting karena produksi listrik tenaga surya bergantung pada intensitas cahaya matahari. Energi yang tersimpan dapat digunakan untuk membantu pengaturan pasokan ketika produksi pembangkit berubah.

Teknologi serupa juga disiapkan untuk proyek pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Sulawesi Bagian Selatan atau Sulbagsel, dengan kapasitas masing-masing 70 MW dan 60 MW.

Integrasi penyimpanan energi menjadi salah satu kebutuhan dalam pengembangan pembangkit berbasis cuaca. Dengan pengelolaan yang tepat, sistem baterai dapat membantu menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan listrik.

Industri Bakal Bisa Melacak Listrik Hijau Berdasarkan Waktu
Perkembangan lain yang dibawa PLN ke COP31 menyasar kebutuhan pelanggan industri, terutama perusahaan yang membutuhkan transparansi lebih tinggi mengenai penggunaan energi terbarukan.

PLN bersama Princeton Digital Group (PDG) mengembangkan Time-Based Renewable Energy Certificate (T-REC), sebuah mekanisme sertifikat energi terbarukan yang memungkinkan pencocokan atribut listrik berdasarkan waktu produksi dan konsumsi.

Selama ini, sertifikat energi terbarukan digunakan untuk membuktikan klaim penggunaan listrik hijau dalam jumlah tertentu. Melalui pendekatan berbasis waktu, informasi tersebut dapat dibuat lebih terperinci.

Sebagai contoh, perusahaan dapat mengetahui kesesuaian waktu antara listrik yang dikonsumsinya dengan produksi energi terbarukan yang menjadi dasar sertifikat.

Mekanisme ini relevan bagi industri dengan kebutuhan listrik besar dan beroperasi sepanjang hari, termasuk pusat data. Transparansi waktu produksi energi menjadi salah satu aspek yang dapat membantu perusahaan mengevaluasi penggunaan listrik rendah karbon.

Pengembangan T-REC sekaligus memperlihatkan bahwa kebutuhan transisi energi mulai bergerak ke sisi pelanggan. Selain menambah kapasitas pembangkit, PLN juga menyiapkan instrumen untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang memiliki target penggunaan energi bersih.

Proyek Berikutnya Disiapkan dengan Kapasitas Hampir 5 GW
Di luar proyek yang telah memasuki tahapan kesepakatan, PLN menyiapkan tiga program pengadaan energi terbarukan berskala besar.

Program tersebut meliputi PLTS Mentari Nusantara II berkapasitas 1,39 gigawatt (GW), PLTB Bayu Nusantara sebesar 1,3 GW, serta PLTA Hydro Sulawesi berkapasitas 2,2 GW.

Jika dijumlahkan, ketiganya memiliki kapasitas rencana mencapai 4,89 GW. Angka tersebut menggambarkan besarnya proyek yang masuk dalam rencana pengadaan berikutnya, meskipun belum dapat diperlakukan sebagai tambahan kapasitas pembangkit yang telah beroperasi.

Pengembangan ini menjadi bagian dari pelaksanaan RUPTL 2025–2034. Tantangan berikutnya adalah memastikan proyek yang telah direncanakan dapat melewati proses pengadaan, pembiayaan, pembangunan, hingga akhirnya memasok listrik ke jaringan.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat, mengingatkan pentingnya pelaksanaan agenda iklim saat pembukaan Paviliun Indonesia di COP31 pada 9 November 2026.

“Ambisi iklim harus diikuti dengan pelaksanaan yang nyata. Agenda iklim global harus bergerak melampaui komitmen dan deklarasi menuju implementasi yang konkret, terukur, serta didukung pembiayaan yang memadai,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan tantangan yang dihadapi sektor ketenagalistrikan. Ketersediaan pendanaan, kepastian kontrak, kesiapan infrastruktur, serta keandalan pasokan harus berjalan beriringan agar penambahan pembangkit energi terbarukan dapat memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Bagi PLN, rangkaian kesepakatan di COP31 menjadi tahapan untuk menghubungkan pembiayaan internasional dengan pelaksanaan proyek di dalam negeri.

“Transisi energi tidak cukup hanya direncanakan. Yang terpenting adalah bagaimana proyek-proyek tersebut dapat direalisasikan secara konsisten,” kata Suroso.

Dengan pembiayaan USD 2,94 miliar, enam PPA, dua LoI, serta rencana pengadaan pembangkit berskala gigawatt, pekerjaan berikutnya adalah mengubah berbagai kesepakatan itu menjadi fasilitas pembangkit yang benar-benar menghasilkan listrik.

Keberhasilannya kelak tidak cukup diukur dari besarnya dana yang diumumkan atau jumlah kontrak yang ditandatangani, tetapi juga dari kapasitas pembangkit yang selesai dibangun, tersambung ke jaringan, dan mampu memasok listrik secara andal.
LihatTutupKomentar